Ringkasan/abstrak Hasil-hasil Penelitian PSAP UGM

RINGKASAN/ABSTRAKSI HASIL-HASIL PENELITIAN

PSAP UGM 1994-2012


Abstraksi 1

Dapur Sebagai Refleksi Budaya: Studi Kasus di Lempong Pucung, Desa Ujungalang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap

Peneliti

Prof. Dr. Sumijati A.S., Dr. Widya Nayati, M.A., Dra. Wiwid Nurwidyohening

Waktu Penelitian

2006

Lokasi Penelitian

Cilacap, Jawa Tengah

Penelitian ini bertemakan dapur sebagai refleksi budaya. Pemilihan lokasi penelitian di Lempong Pucung yang berada di Kampung Laut, Segara Anakan, Cilacap berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat yang bermukim di sana mengalami perubahan ekologi maupun sosial budaya sebagai akibat dari sedimentasi. Akibatnya hal ini berpengaruh pada perubahan sistem mata pencaharian dari nelayan ke petani dan penderes. Namun, perbedaan mata pencaharian itu tidak menimbulkan perbedaan yang mencolok dalam bentuk dan fisik bangunan tempat mereka tinggal termasuk juga kondisi dapur. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa Kampung Laut merupakan lokasi penelitian dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak dan tema. Namun, jarang tema penelitian berujung pada pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, berdasarkan berperspektif budaya. Padahal, kelangsungan hidup manusia bertitik awal dari hidupnya api di dapur. Sementara, hingga kini keberadaan dapur identik dan terkait dengan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dapur bagi rumah tangga, dampak atau berbagai masalah yang dihadapi oleh pengguna dapur berkaitan dengan kondisi dapur, dan makna kultural yang terefleksikan melalu dapur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi untuk suatu program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, yang dalam hal ini melalui dapur.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang menekankan pada metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini akan mendiskrpsikan secara mendalam fenomena dapur pada rumah tangga di Lempong Pucung. Dengan metode ini dapat diungkapkan kehidupan sosial kultural masyarakat di sana.

Penelitian ini berhasil mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, fungsi dapur rumah tangga di Lempong Pucung tidak hanya sebagai tempat untuk memasak tetapi juga sebagai tempat penyimpanan peralatan kerja, lumbung, serta tempat komunikasi antar warga baik keluarga maupun tetangga dekat. Kedua, penelitian ini juga berhasil mengungkapkan masalah yang dialami oleh pengguna dapur berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ketiga, dapat pula diketahui tentang strategi yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dengan kearifan lokal yang dibungkus dengan mitos, kepercayaan, dan tradisi. Keempat, Masyarakat Lempong Pucung terbuka terhadap unsur baru, yang antara lain ditunjukkan dengan bertambahnya variasi peralatan masak.

 

Abstraksi 2

ANALISIS DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN BRAK PT DJARUM

DI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH.

Peneliti

Suray Agung N, Dyah Widuri, Gunawan, Ratih Pratiwi, Bambang Agung J.

Lokasi Penelitian

Brak SKT PT. Djarum Desa Kajar, Kabupaten Pati

Keberadaan suatu industri di pedesaan dapat memicu geliat perekonomian, namun tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan fisik dan sosial. Tesis inilah yang menjadi dasar pemikiran dilakukannya penelitian tentang dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangun brak Djarum di Desa Kajar, Kabupaten Pati. Brak Kajar telah ada sejak 27 tahun lalu. Sistem produksi di brak Kajar tergolong tradisional karena rokok-rokok yang dihasilkan sepenuhnya dikerjakan oleh manusia. Karakteristik inilah yang menjadikan brak Kajar mampu menyerap ribuan tenaga kerja dari Desa Kajar ataupun desa-desa lainnya.

Mengkaitkan teori-teori studi analisis dampak lingkungan (Amdal), modal sosial, corporate social responsibility (CSR) dan ekonomi multiplier effect menjadi kerangka kerja dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan responden sejumlah 300 orang. Responden dikategorikan menjadi tiga, yakni; pekerja brak Kajar, masyarakat Desa Kajar dan masyarakat Desa Karanggawe. Adanya responden masyarakat Desa Karanggawe bertujuan untuk menjadikan Desa Karanggawe sebagai desa pembanding. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Analisa kuantitatif dan kualitatif menunjukan bahwa masyarakat Desa Kajar menerima manfaat ekonomi paling besar dengan adanya brak Kajar. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya manfaat adalah pendapatan pokok, pendapatan sampingan dan pendapatan keluarga inti. Dalam aspek sosial, berdirinya brak Kajar tidak merusak relasi sosial dalam masyarakat. Modal sosial berupa social solidarity masih besar dalam masyarakat Desa Kajar. Kesimpulan ini didasarkan pada besarnya pengeluaran sosial masyarakat. Sedangkan dampak lingkungannya hanyalah polusi tembakau, yang sebagian besar masyarakat tidak begitu mempermasalahkan polusi tersebut.

 

Abstraksi 3

Analisis Ekonomi dan Sosial Pembangunan

Mitra Produksi Sigaret (MPS) Kulon Progo

Peneliti

Ekoningtyas Margu Wardani, Bambang Agung Jatmiko, Puspito Kusumo, Rahayu Wulan Djani

Waktu Penelitian

Januari-April 2004

Lokasi Penelitian

Kulon Progo, Yogyakarta

Penelitian ini berangkat dari adanya pembangunan Mitra Produksi Sigaret yang merupakan era baru bagi kebangkitan ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan Kabupaten Kolon Progo. Penduduk berumur produktif dengan tingkat pendidikan yang cukup baik serta sumberdaya alam yang tidak terlalu buruk, belum cukup untuk mengundang investor datang ke Kulon Progo. Oleh karena itu, keberadaan PT HM Sampoerna secara otomatis menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial dan ekonomi pasca pembangunan Pabrik di Kulon Progo dalam kurun waktu delapan bulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, FGD. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data  kualitatif melalui dua tahap; pertama, survey pendahuluan dan kedua survey mendalam. Selain itu, dilakukan juga analisa dampak ekonomi dan sosial dan kuantitatif (multiplier effect).

Dari hasil penelitian secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan Mitra Produksi Sigaret (MPS) di Kulonprogo sudah tepat sasarn. Hal ini terlihat dari kondisi keluarga tenaga kerja pabrik pada umumnya berasal dari masyarakat dengan penghasilan rendah, hal ini terlihat pada  87 persen responden yang ada berasal dari keluarga kurang mampu dengan jumlah penghasilan rata-rata kurang dari Rp.200.000. Tambahan penghasilan yang diperoleh masyarakat sebagian besar diperoleh dari sektor penyedia jasa yakni penyedia jasa kos/kontrakan rumah dan penitipan sepeda/sepeda motor. Aktifitas lain yang mendatangkan pendapatan bagi penduduk adalah berdagang seperti membuka warung kelontong dan warung makan.

Didirikannya MPS ini juga menimbulkan dampak sosial yang baik hal ini ditunjukkannya dengan tumbuhnya kesepadanan sosial, budaya dan adat istiadat yang sama dimana mayoritas tenaga kerja adalah penduduk setempat atau masih dalam lingkungan kabupaten yang sama. Sehingga tidak banyak kerawanan sosial yang ditimbulkan. Selain itu cepatnya pihak pabrik mengakomodir usulan/bantuan kepada masyarakat sekitar telah memposisikan pabrik bukanlah ancaman bagi mereka tapi justru sebagai mitra yang baik untuk membangun desa.

Selain dampak positif, permasalahan yang dapat dirangkum adalah adanya Turn Over Ratio yang cukup tinggi di MPS ini. Hingga delapan bulan berdirinya pabrik nilai TORnya mencapai 40 persen. Beberapa alasan yang menyebabkan tingginya nilai TOR ini adalah kapasitas produksi yang masih rendah, suasana dalam pabrik yang dianggap tenaga kerja tidak mendukung, pengaturan jam kerja, kondisi kesehatan yang terus menerus, sikap mandor/pelatih yang tidak sesuai dengan kultur setempat.

 

Abstraksi 4

Aspek Persaingan Usaha dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement

(AANZ-FTA)

Peneliti

Dr. Sri Adiningsih, MSc., A. Ika Rahutami, M. Yusuf Indra, P

Waktu Penelitian

Juni-November 2006

Persaingan merupakan aspek teknis yang mendasari sistem ekonomi pasar. Akibatnya, persaingan terkait erat dengan kebijakan sektoral yang mengatur pasar dan interaksinya. Dalam konteks kerjasama persaingan, kebijakan pemerintah menjadi isu utama menyangkut diskriminasi terhadap pelaku usaha asing. Dengan demikian, kebijakan domestik akan selalu berhubungan dengan kebijakan negara lain. Dalam cakupan yang lebih luas, persaingan merupakan instrumen unuk menegakkan hukum lintas negara unuk menindak tegas akivitas anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha asing.

Bagi negara-negara ASEAN, isu kebijakan persaingan termasuk isu yang sensitif unuk dinegosiasikan sehingga dibutuhkan komitmen lintas sektoral.  Seperti diketahui bahwa ASEAN menjalin kerjasama dalam kerangka perdagangan bebas dengan Australia dan New Zealand (AANZ-FTA). Pada konteks kebijakan persaingan, AANZ secara jelas menginginkan aspek ini dijadikan agenda penting dalam kerjasama ASEAN-AANZ. Sampai dengan negosiasi yang terakhir di Roorua, Selandia Baru pada tanggal 4-7 April 2006, pembahasannya belum menemukan kesepakatan diantara keduanya, terkait dengan dua perbedaan  yang mendasar mengenai penempatan kebijakan persaingan dalam bab perjanjian. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia mau tidak mau akan terkena dampak dari kejasama tersebut. Meskipun kerjasama dengan AANZ tersebut belum disepakati, namun demikian menjadi satu hal yang penting bagi Indonesia untuk mulai memikirkan, mempersiapkan, dan mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin terjadi sebagai konskuensi dari kerjasama itu nantinya. Oleh keran itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan hambatan perdagangan, serta permasalahan persaingan usaha dalam kerjasama AANZ-FTA yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama adalah metode deskriptif analitis dan kuantitatif kondisi aktual dan prospek pedagangan yang dilakukan Indonesia-Australia dan New Zealand. Kedua adalah metode kualitatif yang didasarkan pada kajian teoritis, artikel, dan komparasi UU persaingan usaha milik Indonesia, Australia dan New Zealand.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan. Pertama, bahwa dari tahun 2001-2005, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Australia dan New Zealand untuk komoditas non migas, dan mengalami surplus untuk komoditas migas. Kedua, pada tahun 2005, Australia berada pada posisi ke 11 sebagai negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan posisi ke 8 sebaga negara asal impor utama. Sedangkan bagi pihak Australia, pada tahun 2005, Indonesia menempati posisi ke 11 untuk ekspor Australia, dan posisi ke 13 untuk impor Australia.

Ketiga, Indonesia merupakan mitra dagang ke 14 New Zealand. Tarif bea masuk ke Australia dan New Zealand relatif lebih rendah dibandingkan dengan EU, Taiwan, Korea, Malaysia, dan bahkan Indonesia. Namun, untuk komodini industri penting di Australia seperti TCF (Textiles, Clothing, and Footwear) dan PMV (Passenger Motor Vehicles) memeliki tarif yang relatif tinggi. Secara umum rendahnya tarif bea masuk ini memberikan peluang yang besar untuk masuk ke pasar Australia dan New Zealand.

 

Abstraksi 5

BIBLIOGRAFI BERANOTASI TENTANG POLA PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Peneliti

P.M. Laksono, Yuli Prasetya Nugroho, Tjahjono Prasodjo,

R. Wulandjani, Lelya Nirsa, Jajang Agus Sonjaya

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas ketiga setelah Brazil dan Zaire. Bahkan, Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia memiliki hutan seluas 10% dari keseluruhan hutan dunia. Meskipun demikian, hal itu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat lokal sekitar hutan. Justru, para pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang semakin kaya dan semaikin rakus melalap hutan-hutan Indonesia. Berangkat dari keprihatinan itu, banyak kalangan yang mengajukan konsep pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat (community-based forest management). Konsep-konsep itu telah banyak dikemukakan dan dipublikasikan oleh peneliti, baik dalam bentuk buku maupun artikel dalam jurnal ilmiah. Karena itu, diperlukan penyusunan bibliografi beranotasi tentang konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Penyusunan bibliografi ini antara lain diharapkan dapat memberikan informasi tentang seluruh pustaka/artikel yang berisi mengenai pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya.

Penyusunan bibilografi dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu: (1) inventarisasi seluruh pustaka dan artikel tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah diterbitkan, terutama di Yogyakarta; (2) seleksi terhadap daftar yang telah disusun; (3) membaca dan membuat anotasi buku dan artikel yang sudah terseleksi; (4) sorting dan klasifikasi anotasi berdasarkan wilayah dan urutan abjad; (5) pengamatan terhadap keseluruhan pustaka dan artikel yang dianotasikan.

Penyusunan bibliografi ini menghasilkan beberapa catatan penting. Pertama, belum adanya kesepakatan di antara para akademisi, rimbawan, dan pejabat pemerintah terhadap peristilahan yang digunakan untuk menyebut konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kedua, sudah adanya gerakan untuk memperkenalkan konsep pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat di kawasan Asia pasifik dan sekitarnya yang dimulai sejak tahun 1980-an. Ketiga, banyaknya hambatan dalam mengimplementasikan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Hambatan tersebut antara lain disebabkan masih belum adanya kesepakatan dalam masalah status kepemilikan tanah dan beberapa problem institusional dalam pengelolaan hutan negara. Empat, isu-sisu yang sangat menarik yang berkembang saat ini dalam kehutanan masyarakat adalah tentang pola kemitraan dan gender.

 

 

Abstraksi 6

CONTRIBUTING TO EFFORTS FOR GREATER

FINANCIAL MARKETS STABILITY IN APEC ECONOMIES

 

Researcher

Sri Adiningsih, Muyanja Senyonga, A. Ika Rahutami, Laksmi Yustika Devi, Rosa Kristiadi

One of APEC’s key areas of cooperation is to provide supporting for the ongoing development of financial markets among economies in the region. The APEC Finance Ministers’ Process (FMP) for example, has through capacity building, applied research and policy dialogues focused on strengthening institutions, regulatory frameworks, government policies and market conditions has contributed substantially to the creation of  stronger financial systems within the region. To that end, the objectives of this project are set to directly respond to APEC priorities on contributing to the development and longer-term integration of the financial sector in the region.

The purpose of this project is to contribute to ongoing efforts tailored toward   promoting greater financial markets stability and integration in APEC economies. To help in focusing the research effort, the project used four APEC economies (Australia; Indonesia; Mexico; and United States) as case studies. Data collected from the sample economies served as sample indicators which were used in determining the degree of financial markets stability and integration in the region. Two of the four economies represented developed economies (Australia and the United States), while the other two (Indonesia and Mexico), represented developing economies. The selection of the samples was aimed at providing a balanced representation of APEC member economies by geographical location which is Asia, Australia, and America. Secondary data analysis and field studies conducted on the four APEC economies have generated interesting findings.

We find some common features of the impact of the global financial crisis on the four sample economies, which are: slower economic growth that reached its bottom in 2009; an upsurge in unemployment (except for Indonesia); depreciation in of the local currency; a decrease in capital market composite index; decline in exports and imports; an increase in interest spread and volatility in the financial market; and decline in bank asset quality. The findings in this study attest to the fact that the  increasingly complex, dynamic, and integrated financial markets of APEC region are  making the task of  maintaining  financial markets stability  ever more  difficult.  However, lessons learned from experiences of causes, and management of financial crises, a number of policy actions can be taken in   an economy capacity or regional framework to strengthen financial market stability in APEC. Such measures are: 1) reforming financial markets to foster the emergence of  a healthy, strong, and efficient markets; 2) applying better management of  the development of financial markets to ensure that regulators have the necessary capacity to supervise them; 3) obliging the regulatory framework to follow market developments; 4) regulating and supervising short-term capital flows properly a measure that should  minimize  financial markets volatility; 5) considering the  establishment of a macro prudential supervision institution; 6) reducing financial  markets volatility through enhancing investor protection or deposit insurance; 7) applying international standards for best practices; 8) establishing a trans boundary agreement on  maintaining financial market stability across economies to  minimize the volatility of the region’s financial markets; 9) establishing  an early warning system in every financial market in the APEC region; and 10) applying prudent fiscal policies and maintaining strong international reserves.

 

Abstraksi 7

Food Security for Ethnic Communities with the Comparison of the Urban Poor Communities:

Case Study of Orang Rimba (Jambi, Sumatera), Masyarakat Nuaulu (Seram, Maluku), Urban Poor DKI Jakarta, and Urban Poor DI Yogyakarta

Tim Peneliti

Ekoningtyas Margu Wardani, Munyanja Ssenyonga, Bhimo Rizky Samudro,

Aprilia Budi Hendrijani

Research Time

August 2009

Research Location

Seram Maluku, DKI Jakarta, DIY

This research focuses on food security for two rural ethnic minority groups (Orang Rimba and Nuaulu Community), and two urban minority groups (Yogyakarta and DKI Jakarta) in Indonesia. The research question was: what challenges does each ethnic minority group face in relation to food security viewed from their perceptive, lifestyles and culture? The research carried out a comparison between two different sets of cultures embodied in the four ethnic minority groups, from the perspective of spatial location rural and urban areas, between each of the ethnic community and the other living in the same geographical setting.   Research methods used in the research were drawn from social and developmental anthropology as well as other disciplines, such as economics, agriculture, culture, and sociology.

This project was conducted in Indonesia, as the cultural pluralism there provides a degree of internal control for some meaningful comparisons. Qualitative methods were used which put strong emphasis on ethnography as it fosters an exploration of local experiences, by the participants mirrored through reflection on their selves.

The research unveils some interesting findings as far as the status of food security among the communities studied is concerned. Firstly, the degree of food security differs across the four communities as well as within the communities. Food security status also differs within each of the four minority communities researched. The research unveils another important finding which is that there is a difference in the way ethnic communities perceive food security from the viewpoint held by the mainstream majority, which explains why programs initiated to improve food security so far have ended up compounding the situation that providing solutions. Though marginalized, ethnic communities studied their perspectives of food security, as viewed from their traditions and customs, which enabled them to survive without serious food insecurity condition prior to external intervention, is more meaningful and sustainable than that of the mainstream population. Another finding is that ethnic communities have the capacity to adjust to changes in their environment in general, and those that affect their livelihood in particular.

 

 

Abstraksi 8

Kajian Pendanaan Stok Beras Nasional

Tim Peneliti

Dibyo Prabowo, Masyhuri, M.Husain Sawit

Waktu Penelitian

2003

Sampai sekarang BULOG masih mendapat tugas publik dari Pemerintah untuk mengelola stok beras nasional meskipun BULOG sudah beralih dari LPNP menjadi Perum. Setelah tahun 1999, untuk menjalankan tugas publik BULOG membiayainya dari kredit komersial yang diperoleh dari BRI dan Bank Bukopin dan Pemerintah hanya bertindak sebagai penjamin kredit. Pengelolaan stok beras yang diusahakan sendiri dengan kredit komersial ini sangat membebani anggaran BULOG terutama setelah beralih menjadi Perum.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan berapa besarnya stok beras nasional dan mencari alternatif pendanaan yang paling fleksibel untuk membiayi stok tersebut. Disamping itu penelitian ini juga membahas aspek efisiensi fan finansial pengelolaan beras nasional.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Oleh karena itu penelitian ini lebih bersifat desk study dari pada survey lapangan. Bahan pustaka diperoleh dari pustaka yang diterbitkan oleh BULOG dan instansi-instansi lain serta hasil-hasil seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan stok pangan nasional yang diselenggarakan selama ini.

Dari hasil penelitian ini bisa diketahui beberapa temuan, yaitu: 1) mulai tahun 2000, dana untuk keperluan pengelolaan cadangan beras nasional dialihkan ke kredit komersial, Pemerintah hany menjamin kredit buat BULOG. Sejak itu pula, kebijakan rice reserve yang dianut pemerintah Indonesia semakin kurang jelas, menacmpuradukkan tugas publik dengan dana komersial, sehingga cara itu kurang transparan dan rendah akuntabilitasnya; 2) Salah satu cara untuk mengestimasi besaran cadangan beras untuk Indonesia adalah mengacu pada grain formula FAO. FAO mengajukan formula sebagai Stocks to Utilization Ratio yaitu sebesar 3-5 %. Cadangan yang wajar berkisar antara 0.75 juta ton dan 1,3 juta ton; 3) ada dua alternatif pendanaan cadangan beras sebagai modal awal pemerintah, yaitu sumber dana dari APBN dan BULOG dan sumber dana dari APBN, APBD,  dan BULOG. Besaran biaya operasional untuk cadangan beras bergantung pada tingkat cadangan yang ditetapkan pemerintah

 

Abstraksi 9

KAJIAN PERANAN PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN KONSUMEN, INFLASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Peneliti

Mudrajat Kuncoro, Tri widodo, Hengki Purwoto, Duddy Roesmara Donna, Ahmad Nafis Idris, Dimas Bangun Kusuma Muda, Tristian Kurniawan Sumantri, Dimas Imam Apriliawan

 

Pasar dengan persaingan sempurna adalah kondisi pasar tanpa halangan masuk dan keluar dimana banyak terdapat produsen dan konsumen yang mempunyai informasi yang sempurna sehingga pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur harga dan semua produk yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu akan diserap oleh pasar. Akan tetapi kondisi pasar ini hampir tidak pernah ditemukan. Persaingan di pasar umumnya bersifat tidak sempurna di mana setiap produsen mampu menetapkan harga dan kuantitas untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan meningkatnya persaingan pada suatu pasar maka perusahaan akan berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan dengan menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga jual yang murah. Melihat manfaat persaingan yang cukup besar bagi perekonomian, maka menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan penelitian empiris untuk melakukan analisis hubungan persaingan dan manfaatnya kepada perekonomian Indonesia.

Penelitian ini mengandalkan berbagai data sekunder yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang berupa Sensus Ekonomi 2006 (SE06), Susenas (Survei sosial Ekonomi Nasional) tahun 2003, 2006, dan 2009; dan Data Makroekonomi Regional yang meliputi Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Deflator PDRB, dan pengangguran terbuka. Untuk menganalisis Industri besar dan Sedang (IBS), penelitian ini mengandalkan data Statistik Industri Besar dan Sedang (SIBS) tahunan. Sementara metode analisis yang digunakan adalah pengembangan model matematis/statistic/ ekonometrik yang menghubungkan karakteristik industry dengan variable-variabel kesejahteraan konsumen, inflasi, pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada sepuluh industri manufaktur terpilih yang memiliki peranan relatif besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu: (1) industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit; (2) industri susu; (3) industri tepung terigu; (4) industri gula pasir; (5) industri pupuk buatan tunggal; (6) industri pupuk buatan majemuk dan campuran; (7) industri farmasi; (8) industri ban luar dan ban dalam; (9) industri semen; dan (10) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Di antara 10 industri manufaktur tersebut, industri yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah minyak goreng dengan nilai ekspor mencapai 20,2 triliun atau 5,6% terhadap total nilai ekspor seluruh industri manufaktur. Dua industri lainnya yang memiliki nilai ekspor di atas 1% secara berturut-turut adalah industri semen sebesar 1,6% dan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar 1,3%. Sementara itu, nilai ekspor 7 industri lainnya relatif rendah di bawah 1%. Dengan kata lain, mayoritas 10 industri terpilih bukan merupakan industri yang berorientasi ekspor, bahkan cenderung menggarap pasar domestik daripada ekspor.


Abstraksi 10

KENDALA EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN

DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA

Peneliti

Dr. Sri Adiningsih, M.Sc. Ratih Pratiwi Anwar, S.E., M.Si., Crisna Epi Setiyani, S.Si., Babang Agung Jatmiko, S.E., Tri Lindawati, S.pi., S.S.,

Rahayu Wulandjani, S.H,  Puspito Kusumo, S.S.

Waktu penelitian

2000-2004

 

Lokasi penelitian

Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Surakarta, dan Boyolali

Program penurunan tarif dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN (AFTA) telah dimulai tahun 2002 yang lalu. Tahun 2006 ini, para pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat mempercepat target perdagangan bebas di ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Sementara itu di Bogor tahun 1994, pemimpin perekonomian APEC menyepakati “Bogor Goals”, yaitu komitmen sukarela 21 perekonomian anggota APEC untuk mewujudkan perdagangan bebas di Asia Pasifik tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara sedang berkembang.  Perdagangan bebas dalam kerangka AFTA dan APEC tersebut menjadi lingkungan strategis bagi  Indonesia untuk mendapatkan peluang ekspor, investasi, teknologi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa mempunyai daya saing pelaku usaha Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain untuk memanfaatkan peluang tersebut. Padahal saat ini kondisi daya saing Indonesia masih belum menggembirakan. Menurut World Competitiveness Yearbook 2006, tingkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke 60 dari 61 negara. Oleh karena itu, di tingkat nasional maupun di tingkat daerah perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan daya saing.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dirasakan eksportir hasil industri pengolahan di Propinsi Jawa Tengah dalam kegiatan produksi dan ekspor menghadapi AFTA dan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik. Melalui survei lapangan, penelitian ini juga bertujuan mengumpulkan opini pelaku usaha berupa harapan mereka kepada pemerintah daerah/pusat untuk menghapuskan kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwasannya kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha yang dapat menghambat kegiatan produksi dan ekspor produksi industri adalah faktor kinerja ekonomi daerah, faktor infrastruktur, faktor efisiensi bisnis, dan faktor efesiensi pemerintah. Selain itu, ditemukan rendahnya peringkat daya saing kabupaten/kota di eks Karisidenan Surakarta ditinjau dari faktor daya saing secara umum.

 

 

Abstraksi 11

KERJASAMA EKONOMI ASEAN:

SEBUAH STUDI BIBLIOGRAFI BERANOTASI

Peneliti

Astuti Widyaningsih

 

Sejak didirikannya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 Indonesia terkait dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kegiatan kerjasama ASEAN terutama ditujukan untuk meningkatkan perekonomian melalui perdagangan dan investasi disamping meningkatkan kerjasama sosial budaya antar anggotanya. Kerjasama kawasan ASEAN ini telah memberikan bargaining power bagi negara-negara anggotanya dalam melakukan perdagangan dengan negara-negara lain di dunia.

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, CSIS, CPIS, dan skripsi serta tesis yang tidak dipublikasikan. Sementara analisa menggunakan pendekatan diskriptif atau analisa kualitatif berdasarkan fakta berupa data-data yang diolah dengan MS Exel untuk menjelaskan perkembangan perdagangan intra ASEAN yang tergabung dalam AFTA maupun perdagangan ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN.

Hasil penelitian ini berupa bibliografi beranotasi tentang kerjasama ekonomi ASEAN. Tujuannya diharapkan dapat membuka wawasan dan pemikiran tentang kondisi perekonomian ASEAN dan Indonesia pada khususnya serta perekonomian global pada umumnya yang turut berpengaruh pada perekonomian ASEAN.

 

 

 

Abstraksi 12

KESEJAHTERAAN PETANI-BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH MPS DI PEMEKASAN, JEMBER, JOMBANG DAN YOGYAKARTA

Peneliti

P.M. Laksono, Samuel Sem, dkk.

 

Lokasi Penelitian

Pamekasan, Jember, Jombang, dan Yogyakarta

 

 

PT. HM Sampoerna Tbk memiliki komitmen untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Wujud dan tanggung jawab itu berbentuk program CSR yang mencakup bidang-bidang seperti pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial, dan pendidikan. Melihat tantangan industri tembakau yang terus meningkat, program CSR Perusahaan menjadi media yang sangat strategis terutama untuk mendukung Regulatori Process dan juga Stakeholders Approach Process. Saat ini, program-program CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya lebih banyak menyasar komunitas yang tinggal di wilayah sekitar pabrik. Sementara, CSR Sampoerna bertujuan juga memberdayakan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini, Sampoerna menetapkan petani tembakau, cengkeh, dan buruh pabrik rokok beserta keluarga mereka sebagai salah satu primary stakeholder.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan nyata/objektif primary stakeholder dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan usaha mengumpulkan data dasar kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam/sekitar pertanian tembakau di delapan desa dari Kabupaten Jember, Pamekasan, Jombang, Sleman, dan Gunung Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengedepankan prinsip partisipatif dan keseimbangan gender. Dengan kata lain, penelitian ini melibatkan secara langsung masyarakat umum yang pernah maupun sedang terkait dengan program Sampoerna dan yang belum pernah terkait dengan program Sampoerna, sebagai responden. Pelibatan mereka sangat penting karena mereka merupakan sumber informasi utama (primer) dari penelitian. Sementara dalam menentukan responden penelitian ini juga memperhatikan aspirasi perbedaan laki-laki maupun perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu Prastudi dan Survei.

Hasil penelitian adalah: Pertama, akumulasi pengetahuan mengenai budidaya tembakau di keempat daerah penelitian rupanya telah terjadi melalui proses sejarah yang berbeda. Kalau di Pamekasan dan Jombang para petani belajar menguasai budidaya tembakau secara turun-temurun, maka para petani tembakau di Jember dan Yogyakarta lebih banyak belajar dari PPL (petugas penyuluh lapangan). Hal ini terjadi karena tembakau di Jember dikelola oleh PTPN, sementara budidaya tembakau di Yogyakarta difasilitasi oleh perusahaan rokok. Lebih lanjut, kecuali responden petani tembakau di Jember, para petani umumnya mengeluh kekurangan modal. Di Jember persoalan modal sudah diatasi oleh perusahaan yang menyewa tanah para petani, sehingga para petani (Desa Panca Karya) memang tidak memerlukan modal. Mereka menjadi buruh di lahannya sendiri. Kemudian mengenai tataniaga tembakau, rupanya responden Yogyakarta dan Jember menganggapnya  lebih bermasalah dibandingkan responden Pamekasan dan Jombang. Menurut keterangan sementara responden, permasalahan ini muncul justru karena pembatasan-pembatasan dari perusahaan. Artinya, para responden mengalami perbedaan akses kepada budidaya tembakau karena alasan struktural. Kedua, kondisi demografis responden di keempat daerah penelitian juga menunjukkan perbedaan yang perlu dipikirkan. Pada kelompok usia 40-55 tahun, prosentase responden Yogyakarta dan Jombang lebih tinggi dibandingkan responden Jember dan Pamekasan. Begitu juga pada usia lebih dari 55 tahun. Menyangkut usia anak-anak mereka  maka responden Yogyakarta dan Jombang ternyata juga memiliki anak berusia  lebih dari 20 tahun lebih banyak dibandingkan Pamekasan dan Jember. Begitu pula pendidikan responden kepala keluarga, istri, dan anaknya  di Yogyakarta dan Jombang juga tampak lebih baik dibandingkan responden Jember dan Pamekasan. Ketiga, dari sisi keadaan ekonomi, responden dari Pamekasan dan Jember dapat dikatakan lebih miskin dibandingkan dengan Jombang dan Yogyakarta. Keempat, berkenaan dengan isu kesetaraan gender, penelitian ini menemukan fakta hampir di semua daerah partisipasi istri dalam mencari nafkah sangat tinggi (di atas 70%). Pendidikan para istri umumnya kurang lebih setara dengan suami. Bidang pekerjaan mereka pun juga kurang lebih paralel. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, 50% responden mengatakan bahwa istri sebagai pengelolanya. Oleh karena itu data ini menunjukkan perubahan cara pengelolaan uang rumah tangga pada pemisahan uang laki-laki dan uang perempuan. Masing-masing memiliki kekuasaan yang sama. Namun, di dalam pengambilan keputusan dalam penggunaan uang ada kecenderungan ada pembagian tugas yang berbeda. Keputusan pembelanjaan bahan pertanian dan harga jual produksi cenderung diputuskan oleh laki-laki. Ini terjadi di semua daerah penelitian. Ketika harus memutuskan urusan pendidikan anak, terjadi sedikit perbedaan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Suami istri di Yogyakarta dan Jember cenderung memutuskan pendidikan anaknya bersama-sama. Sementara di Jombang keputusan lebih tergantung pada perempuan, sedangkan di Pamekasan tergantung pada laki-laki. Walaupun demikian, secara keseluruhan para perempuanlah yang lebih berharap anaknya menempuh pendidikan setinggi mungkin. Kelima, dalam kegiatan ritual tradisional dan keagamaan, partisipasi responden di keempat daerah penelitian cukup tinggi. Tetapi partisipasi para istri dalam kegiatan kemasyarakatan di sekitarnya terjadi perbedaan antara para perempuan di Jember (30,3%) dengan di daerah penelitian lainnya (lebih dari 75%). Secara umum anak-anak kurang aktif dalam kegiatan di masyarakat karena mereka mengaku tidak ada waktu dan tidak ada kegiatannya. Di Yogyakarta, 31% pernah terlibat dalam kegiatan karang taruna, sementara di Jombang, Jember, Pamekasan kurang dari 5% hingga 0%. Sementara dalam kegiatan koperasi anak-anak Yogyakarta lebih tinggi pengalamannya (10,3%) dibandingkan daerah-daerah lain. Bahkan 22,6% anak-anak responden Yogyakarta pernah menjadi pengurus organisasi masyarakat. Keenam, dalam menghadapi berbagai masalah pertanian, kesehatan, ekonomi yang sangat bervariasi. Para responden secara mengejutkan menunjukkan ketidakpedulian mereka, meskipun umumnya mereka ingin hidup sejahtera. Kurangnya pengetahuan budidaya, harga, hama, ketersediaan dan harga pupuk, kurangnya modal dan lahan pertanian, tenaga kerja, sanitasi, dan ketersediaan air bukan dianggap sebagai masalah atau isu penting. Hal ini menunjukkan lemahnya motivasi dari dalam diri para responden untuk melakukan perubahan. Bahkan, ketika pengeluaran mereka melampau penghasilan, para responden cenderung terjebak dalam mekanisme gali lubang tutup lubang tanpa mempersoalkannya.

 

 

Abstraksi 13

Keterkaitan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pasar Luar Negeri: Studi Kasus Industri Kerajinan di D.I.Yogyakarta dan Jawa tengah

Peneliti

Dr. Nanang Pamudji Mugasejati, Puspito Kusumo S.S., Bambang Agung  Jatmiko, S.E.

Waktu penelitian

2001

Lokasi penelitian

Jawa Tengah dan DIY

Penelitian bermula dari keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dalam menjalankan bisnisnya dituntut untuk menghadapi persaiangan bebas ASEAN yang rencananya mulai berlaku pada tahun 2002 dan globalisasi ekonomi. Penelitian yang dilakukan di Propinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakata ini secara khusus bertujuan ; pertama, mendeskripskan pola keterkaitan antara pengrajin dengan pasar luar negeri, kedua, mengeidentifikasi kendala yang muncul dalam proses produksi dan pemasaran ke luar negeri, ketiga, mendeskrisikan tahap-tahap perkembangan industri kerajinan yang berbasis ekspor.

Penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview). Observasi ini mengacu pada observasi partisipasi terbatas. Pendekatan secara kualitatif ini digunakan untuk menjaring data primer, selanjutnya data sekunder diperoleh dari BPS, Kanwil Depperindag, Kantor Dinas Perindustrian, serta sumber-sumber lainnya.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat Terdapat 5 hubungan antara UKM kerajinan dengan pihak luar negeri, yaitu: 1) keterkaitan yang bersifat perdagangan internasional, dimana pihak yang paling berperan adalah perusahaan eksportir PMDN, bukan UKM kerajinan 2) Keterkaitan terjadi ketika UKM kerajinan berfungsi sekaligus sebagai produsen dan eksportir, 3)Keterkaitan ini terjadi ketika UKM kerajinan tidak bergantung pada perushaan eksportir PMDN dalam berinteraksi dengan pihak asing, 4) Keterkaitan ini terjadi ketika fungsi UKM kerajinan hanya sebagai pihak yang memenuhi pesanan dari pihak eksportir PMA, 5)keterkaitan ini ini terjadika ketika yang berfungsi sebagai produsen dan eksportir adalah pihak asing.

Bila dilihat dari kemampuan UKM kerajinan dalam proses meraih pasar luar negeri dapat dikatakan bahwa periode perkembangan UKM dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap pekembangan yaitu; (1) Tahap pertama adalah UKM kerajinan subkontrak (memproduksi barang mentah menjadi  barang setengah jadi), (2) tahap kedua, UKM kerajinan sebagai produsen (memproduksi barang mentah menjadi barang jadi siap ekspor), dan (3) tahap ketiga adalah pengusaha UKM produsen-eksportir (memproduksi barang mentah menjadi barang jadi dan sekaligus memiliki akses pasar internasional sebagai eksportir).

 

Abstraksi 14

Menelusuri Belantara Wonosadi

Dari Mitos Hingga Prilaku

Tim Peneliti:

P. M. Laksono (Koordinator), Jajang Agus Sonjaya, Gati Andoko, Almira Rianty, Esti Anantasari, Puspito Kusumo, Rahayu Wulanjani, Imam Zamroni, Dwi Wulan Pujiriani

 

Waktu Penelitian

2009

Hutan Wonosadi di Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, tiba-tiba saja mencuat ke publik pada tahun 2006 ketika ditetapkan menjadi objek desa wisata atas prakarsa tim KKN dari UGM. Setelah itu, berbagai pihak ramai-ramai datang ke Wonosadi untuk “menanamkan” berbagai program, seperti penanaman pohon, penguatan kapasitas lokal, dan penelitian. Wonosadi kian terkenal setelah salah seorang warganya mendapat KEHATI Award sebagai pemrakarsa pelestarian hutan. Keadaan Wonosadi yang sekarang tentu saja tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil proses dinamis yang panjang melewati waktu dan ruang Wonosadi di Desa Beji, khususnya Dusun Duren dan Sidorejo yang letaknya berdampingan dengan hutan.

Dengan demikian, penelitian ini hendak menelusuri lebih dalam mengenai sejarah, mitos, interaksi masyarakat dan hutan, serta proses pewarisan nilai-nilai untuk memanfaatkan dan menjaga hutan. Disamping itu, perlu juga menemukan model landasan bagi pelestarian hutan adat yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya secara berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini memberikan perhatian pada persoalan bagaimana masyarakat melakukan interaksi dengan hutan Wonosadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Cara kerja observasi partisipasi adalah menangkap kesan tentang keseharian masyarakat di sekitar Hutan Wonosadi terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun wawancara dilakukan untuk mengungkap aspek kognitif (pikiran) dan afektif (perasaan) masyarakat. Temuan lapangan kemudian didiskusikan dan dianalisis bersama secara kualitatif. Beberapa keterangan narasumber yangf bertolak-belakang kami diskusikan dan beberapa di antaranya yang subastansi dikonfirmasi lagi ke lapangan.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Pengalaman sejarah paceklik berkepanjangan pada tahun 1963 – 1966 yang menyebabkan Wonosadi tinggal menyisakan beberapa pohon sebagai akibat penjarahan membabi buta oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab telah membuka kesadaran kembali masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh setelah , lahirlah laki-laki dan perempuan-perempuan perkasa, bahu-membahu menciptakan Hutan Wonosadi itu kembali. Semangat inilah yang sampai sekarang dipegang teguh oleh masyarakat sekitar Hutan Wonosadi.

Tidak sekedar kerja keras saja yang diagungkan, lembaga-lembaga yang memproduksi nilai-nilai juga dipertahankan, meskipun tereduksi dalam beberapa hal. Adalah dinamika yang wajar bahwa setiap generasi mempunyai jiwa zaman. Sadranan Hutan Wonosadi merupakan produk nilai yang sangat mendukung kelanggengan hutan serta pranata-pranata sosial sambil melibatkan bentuk-bentuk mistifikasi lainnya seperti cerita-cerita keangkeran Hutan Wonosadi. Terbukanya kesadaran dan penghormatan akan nilai-nilai menjadikannya kebanggaan dan kecintaan pada tanah kelahiran, tanah asal, nenek moyangnya meski dalam perantauan yang jauh dari Hutan Wonosadi. Kemudian Wonosadi menjadi pusat kultural, gerak semangat yang begitu dinamis, bukan pusat perputaran uang.

Namun, transformasi Hutan Wonosadi dari pusat kultural menjadi pusat ekonomi (agro forestry/wisata hutan) membawa dampak, baik positif maupun negatif. Agro forestry, wisata hutan, desa wisata, wisata minat khusus, dan lainnya telah mengarah pada wisata. Wisata/tourism adalah pruduk leisure (waktu senggang) berimplikasi pada perubahan infrastruktur, pranata-pranata sosial, bahkan idiologi. Kontestasi tidak terelakkan, kecemburuan akan kesenjangan sosial terjadi. Pola berfikir yang memandang orang asing (outsider) adalah aset ekonomi merupakan dampak yang benar-benar harus dicermati.

 

Abstraksi 15

Mengembangkan Model Penggunaan Remitan untuk Mendukung

Pencapaian Target Millenium Development Goals

Studi Kasus Indonesia dan Filipina

 

Peneliti

 

Ratih Pratiwi Anwar, SE, M.Si, Almira Rianty, M.Hum, Esti Anantasari, S.S., Rahayu, Wulan Djani, S.H., Puspito Kusumo, S.S., Bambang Agung Jatmiko, S.E.

Waktu Penelitian

2009

Indonesia dan Filipina adalah dua negara di Asia yang banyak negara yang mengirim tenaga kerja ke berbagai penjuru dunia. Dari tahun ke tahun tercatat bahwa jumlah tenaga kerja migran dari kedua negara tersebut meningkat. Pekerja migran perempuan mendominasi tenaga kerja internasional di Indonesia dan Filipina. Namun demikian terdapat pola pekerjaan yang berbeda yang ditekuni oleh para pekerja migran dari kedua negara tersebut, yaitu pekerja migran asal Indonesia mendominasi sektor pekerjaan domestik, sementara pekerja migran asal Filipina mendominasi sektor pekerjaan formal, seperti para profesional dan para tenaga ahli. Hal ini tentunya berimplikasi pada jumlah penerimaan remitan yang berbeda antara kedua negara tersebut. Namun demikian, ada perbedaan dalam alokasi dan cara pengelolaan remitan oleh para pekerja migran internasional dari kedua negara tersebut. Apalagi jika remitan dikaitkan dengan komitmen negara-negara, khususnya Indonesia, mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) dalam bidang pengurangan kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan belum dikaji secara khusus.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah Riset Aksi (Action Research). Dengan menggunakan prinsip partisipatoris, metode ini diharapkan mampu secara komprehensif dan sinergis dalam memecahkan persoalan sosial secara kontekstual. Pada prinsipnya, metode action research merupakan suatu siklus kegiatan penelitian yang meliputi beberapa tahap yaitu diagnosing, action planning, taking action, evaluation, dan specifying learning.

Hasil dari penelitian di Provinsi Pampanga, Filipina menunjukkan bahwa jumlah remitan yang dihasilkannya meningkat, sementara itu angka kemiskinan menurun. Sebaliknya di Kabupaten Cilacap, Indonesia, peningkatan remitan dan jumlah penempatan TKI dibarengi dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Dalam hal pendidikan, para pekerja migran dari dua negara tersebut pada umumnya mengalokasikan sebagian dari remitan untuk pendidikant. Dalam hal kesehatan, penggunaan remitan belum untuk meningkatkan dana kesehatan. Namun demikian dalam pengelolaan remitan, para pekerja migran asal Indonesia (TKI) masih mengelolanya sendiri dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, sementara para pekerja migran asal Filipina (OFWs) selain mengelolanya dalam lingkup rumah tangga juga mendonasikan sebagian dari remitannya untuk dikelola oleh lembaga pemerintah terkait (LINKAPIL). Selain itu di tingkat nasional Filipina, penggunaan remitan juga difasilitasi oleh LSM Unlad Kabayan sebagai modal investasi mantan pekerja migran dan usaha mikro yang membutuhkan. Perhatian terhadap potensi pekerja migran dan remitan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Filipina dalam wujud model koordinasi antarstakeholder. Hal ini didukung pula oleh kesadaran para pekerja migran untuk berinvetasi jangka panjang dan membuat sistem koordinasi antarpekerja migran Filipina, misalnya dalam bentuk Association for Bansalenos Worldwide. Dengan demikian, potensi pekerja migran dan remitan Filipina membantu percepatan pencapaian MDGs.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam penggunaan remitan untuk membantu percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. Pada tataran TKI, masih adanya pola pikir yang mempengaruhi perilaku TKI dalam penggunaan remitan sehingga cenderung bukan untuk menciptakan kegiatan penciptaan pendapatan dalam jangka panjang. Selain itu kurangnya informasi potensi ekonomi dan akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah asal TKI yang biasanya berasal dari daerah pelosok (marginal). Kualitas sumberdaya TKI yang cenderung masih kurang sedikit banyak terkait dengan kurangnya inisiatif untuk mengelola remitan untuk proyek-proyek komunitas. Sementara itu, pada tataran pemerintah daerah faktor penghambatnya adalah belum ada kebijakan dan program yang mengkaitkan migrasi internasional dan pemanfaatan remitan untuk pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta belum adanya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait dengan pemangku kepentingan lainnya di bidang migrasi internasional seperti lembaga keuangan, PPTKIS, lembaga pemerhati pekerja migran internasional, lembaga pendidikan, dan komunitas-komunitas TKI.

Faktor pendukung yang ditemukan dari penggunaan remitan untuk pencapaian MDGs di Kabupaten Cilacap adalah adanya perhatian dari instansi terkait yaitu adanya program dari Disnakertrans dan Disperindagkop untuk memberikan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang dapat diakses oleh TKI dan keluarga TKI; adanya database aliran TKI dan remitan yang dibuat oleh Disnakertrans yang dapat menjadi input pembuatan kebijakan; potensi ekonomi Kabupaten Cilacap di bidang pertanian dan perikanan; dan adanya lembaga-lembaga sosial dari tingkat RT hingga kelurahan/desa yang dapat dilibatkan dalam pengelolaan migrasi internasional dan remitan di tingkat desa.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa migrasi internasional dan remitan dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan. Tetapi, potensi pembangunan dari migrasi internasional dan remitan tersebut tidak secara otomatis akan terjadi. Pelajaran yang dapat diambil dari Filipina adalah bahwa migrasi internasional dan remitan yang dihasilkannya akan dapat memberikan manfaat jika diikuti dengan kebijakan dan program yang diarahkan secara langsung untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Kebijakan dan program tersebut dilaksanakan dengan cara kemitraan dengan berbagai stakeholders di bidang migrasi internasional sehingga dapat berlangsung dengan lebih efektif.

 

 

 

Abstraksi 16

Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Berperspektif Lingkungan: Studi Ekologi Budaya Kawasan Hutan Mangrove Kalimantan Timur

Peneliti

P. M. Laksono, Suhardi, Tjut Sugandawati Djohan, Imam Prakoso, M. Baiquni

Waktu

Tahun 2002

Lokasi

Teluk Semanting, Kecamatan Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

 

Hutan mangrove di Indonesia mengalami banyak persoalan karena terjadi perubahan-perubahan struktural akibat intervensi pembangunan. Persoalan ini sangat signifikan mengingat fungsi hutan mangrove merupakan “ginjal” dari seluruh sistem ekologi. Mangrove di Indonesia sedang terancam kelestariannya, antara lain disebabkan oleh pembukaan lahan tambak yang makin marak dalam sepuluh tahun terkhir. Kerusakan mangrove tersebut membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai besaran (magnitude) dari persoalan ini masih kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya temuan sebelumnya dari hasil penelitian dengan masalah yang sama di Segara Anakan, Cilacap, Jawa tengah, sekaligus sebagai bahan komparasi sehingga dapat dirumuskan  pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan struktur sosial ekonomi dan budaya dalam kaitannya dengan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan suatu pola reproduksi sosial yang tepat bagi usaha peningkatan kesejahteraan yang sekaligus untuk menjaga kelestarian hutan mangrove.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode PRA yang didukung pula dengan observasi dan wawancara mendalam untuk identifikasi terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat yang bermukim di hutan mangrove. Dalam penelitian ini juga ditelusuri keterlibatan masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian alam. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan, antara lain bahwa semanting merupakan desa yang unik, karena terletak di gosong pasir yang terangkat di antara hutan bakau Semanting dan rawa burit (back swamp).  Teluk Semanting merupakan kawasan hutan bakau mulai dari barat ke arah tenggara sampai memotong Sungai Ulingan dan pantai Ulingan sejauh kurang-lebih 15 km.  Dalam lima tahun terakhir, penduduk Semanting yang hampir seluruhnya nelayan merasakan bahwa penghasilan mereka dari laut makin menurun. Seperti terungkap dalam diskusi kelompok, menurunnya penghasilan tersebut disebabkan beroperasinya trawl (pukat harimau).

Menurunnya penghasilan rupanya telah mendorong munculnya beragam permasalahan dalam masyarakat, mulai dari kesulitan yang bersifat pribadi hingga yang bersifat umum, seperti masalah dana pendidikan anak sampai dana untuk pembangunan fasilitas umum. Menyadari bahwa tangkapan di laut kian hari kian berkurang, mereka mencoba untuk mencari sumber penghasilan lain. Membuka warung, menjadi penampung, membuka bengkel mesin, berusaha memproduksi kerupuk, menjadi tukang kayu, dan berkebun, menjadi usaha sampingan sebagian penduduk di Semanting. Dan sejak tahun 1999, empat keluarga mengadu nasib untuk menggeluti tambak.

Seperti yang terjadi hampir di setiap kawasan mangrove di Indonesia, ekosistem yang sesungguhnya berfungsi sebagai mata rantai antara ekosistem darat dan laut ini, mulai dikonversi menjadi lahan tambak. Satu keluarga petambak di Semanting rata-rata memiliki lahan 3-5 hektar. Sayangnya, hingga saat ini tak satupun yang sudah bisa meraup keuntungan dari usaha itu. Padahal untuk satu hektar lahan, mulai dari membabat mangrove, membuat tanggul, hinga menebar benih, diperlukan dana belasan juta rupiah.

Ancaman terhadap mangrove di Semanting cukup makin mengkhawatirkan karena penduduk sekitar ternyata memandang kawasan lahan basah itu tidak ada manfaatnya, kecuali sebagai sumber kayu bakar. Karenanya, konversi menjadi lahan tambak akan sulit dikendalikan.

Namun, demikian, dari sudut kepentingan pelestarian mangrove, terdapat sedikit harapan. Penduduk mulai menyadari bahwa membuat tambak dengan membabat habis mangrove ternyata hasilnya tidak memuaskan. Dalam diskusi kelompok terungkap tentang bagaimana cara membuat tambak berwawasan ekologis. Bahwa, tambak yang baik adalah adalah yang menyisakan mangrove di tengahnya untuk tempat makan dan berpijah ikan atau udang. Cara demikian memang hasilnya tidak banyak, namun bisa berkelanjutan dan kelestarian mangrove bida terjaga.

 

 

Abstraksi 17

Penataan Kelembagaan Kelompok Tani

dan Kelembagaan Penunjang

Peneliti

Prof.Dr. Dibyo Prabowo, Prof.Dr. Sri Widodo, Drs. Djamasri Adenan, Drs. Imam Prakoso

Waktu penelitian

Oktober-Desember 2002

Lokasi penelitian

Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat, DIY

Saat ini diduga telah terjadi kegagalan kelembagaan (institutional failure) baik di tingkat petani (mikro) maupun pemerintah dan lembaga non-pemerintah (LSM) Pada tingkat petani, kegagalan terutama disebabkan intervensi pemerintah yang sangat intensif tetapi tidak terencana dan terkoordinasi dalam berbagai bentuk proyek. Kecenderungan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir ini kelompok tani dibangun bukan merupakan terjemahan dari kebutuhan kolektif anggotanya, tetapi lebih pada intervensi atau pengaruh eksternal. Keberadaan kelompok tani sekarang tidak lagi kondusif. Bahkan, sudah mengalami stagnasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak ada atau sedikit sekali pertumbuhan kelompok tani baru, kedua, petani yang dibina terbatas hanya kelompok yang sudah sering dibina, dan ketiga, kelompok tani tumpang tindih karena dibentuk berdasarkan komoditas dan fungsinya.

Secara umum, tujuan penelitian yang dilakukan di Propinsi Bali, Sumatera Utara, D.I.Yogyakarta dan di Jawa Barat ini adalah menata ulang kelembagaan  kelompok tani yang ada. Sementara itu, secara khusus penelitian ini memiliki tujuan antara lain;  pertama, untuk melakkan inventarisasi kelompok tani dan studi persepsi kelmpok tani. Kedua, menata kembali kelompok tani dan membentuk kelompok tani yang mempunyai visi, misi, program, aturan main dan struktur organisasi yang implementatif. Ketiga, membentuk pemahaman kepada kelompok tani tentang arti pentingnya manajemen organisasi bejenjang dalam organisasi petani di pedesaan.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka sendiri akan mengoleksi berbagai kegiatan pengorganisasian petani yang pernah dijalankan, baik yang merupakan insiatif petani maupun program pemerintah. Studi lapangan akan mengambil sampel desa terpilih.  Studi ini menggunakan teknik diagram venn (analisis kelembagaan). Teknik pengambilan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara semi terstruktur secara mendalam serta Focus Group discussion (FGD) untuk menggambarkan analisis kelembagaan tersebut.

Dari penelitian tersebut bisa disimpulkan beberapa hal; 1) keikutsertaan petani dalam kelompok tani belum didasarkan pada pemahaman tentang arti sebuah organisasi; 2) Kelembagaan kelompok tani yang dibentuk pemerintah sebagian besar tidak berjalan dengan baik (tidak aktif) karena pengurus ditunjuk dari “atas”; 3) Skema kelembagaan pendukung sangat berorientasi pada kepentingan program pemerintah, bukan pada mengantisipasi kebutuhan petani; 4) Bantuan yang bersifat grant/hibah tidak mendidik karena terbukti membuat ketergantungan petani.

 

Abstraksi 18

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Budaya pada Perguruan Nasional Tamansiswa Untuk Jenjang

Taman Muda (SD) dan Taman Dewasa (SMP)

Tim Peneliti

Puspita Kusuma, S.S., Dwi Wulan Puji Riyani, M. Hum, Rahayu Wulan Djani, S.H., Bambang Agung Jatmiko, S.E.

Waktu Penelitian

2009

Wacana tentang Pembangunan Berkelanjutan sudah bergema sejak tahun 1980-an. Namun demikian, di Indonesia implementasinya belum seperti yang diharapkan. Di sisi lain, pendidikan telah dianggap sebagai sarana yang tepat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pendidikan mempunyai peran besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini. Perguruan Nasional Tamansiswa merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta yang mencoba melakukan pendekatan yang berbeda untuk mewujudkan pendidikan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yaitu melalui pendidikan berbasis budaya. Ciri khas Perguruan Nasional Tamansiswa dengan komitmennya sebagai lembaga perintis yang mengedepankan perhatian pada budaya lokal menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan berbasis budaya yang dilakukan Perguruan Nasional Tamansiswa pada jenjang Taman Muda (SD) dan Taman Dewasa (SMP). Selain itu, penelitian ini juga untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi yang telah dilakukan perguruan Nasional Tamansiswa untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan pembangunan berkelanjutan yang mencakup materi, metode pembelajaran maupun pengintegrasian dalam kurikulum, serta untuk mengetahui output dari praktek pendidikan pendidikan pembangunan berkelanjutan berbasis budaya, sehingga mampu mendorong anak didiknya memiliki gagasan, prilaku, sikap yang berpedoman pada nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam (indepth interview). Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pengurus, guru, murid serta alumni Taman Muda dan Taman Dewasa serta masyarakat paguyuban Taman Siswa.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan antara lain; 1) Perguruan Nasional Tamansiswa telah meletakkan dasar pijakan yang kuat untuk mendukung praktek pendidikan berbasis budaya yang menjadi platformnya. Hal ini terlihat jelas dari dasar filosofis dianutnya terutama pandangannya tentang “pendidikan” dan “kebudayaan”, 2) Pendidikan di Tamansiswa lebih banyak memperhatikan dimensi sosial-budaya, 3) Pada tataran input dan proses, inovasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Tamansiswa, baik menyangkut materi, metode pembelajaran, dan kurikulum masih konsisten untuk menerapkan konsep-konsep yang sudah ada (berbasis budaya), 4) Pada tataran output, Tamansiswa mendapat tantangan besar baik faktor internal berupa pembiayaan dan kaderisasi guru maupun faktor eksternal yang menyangkut persaingan dengan sekolah-sekolah negeri.

 

 

Abstraksi 19

PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN DI TELUK BINTUNI DENGAN PENEKANAN PADA MANGROVE

Peneliti

P.M. Laksono, M. Baiquni, Imam Prakoso, Widya Nayati, Max Samaduda,

Suhardi, Markus Warip, Ph Subroto, Tjahjono Prasodjo, G.R. Lono Lastoro Simatupang, Sumijati A.S., Almira Rianty

Lokasi Penelitian

Teluk Bituni, Irian Jaya

Teluk Bintuni berfungsi melindungi hutan mangrove yang paling luas, berkembang, dan paling tidak terganggu di wilayah Asia Pasifik, dan mungkin di dunia. Di Bintuni, terdiri dari sekitar 55 % (N=2028) penduduk asli dan selebihnya pendatang. Oleh karena itu latar belakang kesukuan dan agama masyarakat Bintuni beragam. Meskipun di Bintuni telah ada investasi asing maupun domestik dalam industry kehutanan, perkebunan, perikanan, sagu, dan kayu cacah, juga eksplorasi minyak dan gas, namun kehidupan masyarakatnya tidak membaik. Mereka hamper tidak memiliki akses pada semua investi tersebut. Sehingga studi ini ditekankan pada hubungan antara masyarakat setempat dengan hutan mangrove, dan juga ditekankan pada ancaman terhadap masyarakat dan mangrove itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan tanggal 8 sampai 21 Juni 1998. Pendekatan yang digunakan adalah holistik dan partisipatif. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok fokus di lembaga-lembaga desa dengan metode PRA (Participatory Rural Apraisal), wawancara etnografis, observasi, kuesioner, dan sensus.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada beragam isu yang secara sepintas tidak saling berhubungan seperti etnobiologi, ekonomi dan teknologi lokal, organisasi sosial dan politik lokal, sejarah dan kepercayaan lokal, seni, perawatan kesehatan tradisional, dan gender. Namun ternyata isu-isu tersebut saling terkait. Semuanya terseret dalam suatu proses transformasi regim pengelolaan sumber-sumber alam kawasan mangrove yang dipenetrasikan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan dari kekuatan-kekuatan nasional maupun global terhadap komunitas-komunitas lokal. Di sana tampak adanya tarik-menarik antara kebutuhan pada tingkat lokal untuk memaksimalkan produktivitas ekosistem mangrove dengan kebutuhan pada tingkat nasional maupun internasional untuk mencapai suatu keseimbangan antara pembangunan nasional dan konservasi mangrove. Seluruh studi ini mencurahkan pada usaha untuk secara partisipatif bersama masyarakat setempat menggali pola yang ada dari manajemen sumber di Teluk Bintuni dengan penekanan pada mangrove. Ternyata, di Teluk Betuni telah berkembang pola-pola pengelolaan yang kompleks di mana kepentingan-kepentingan lokal seringkali terbungkus secara total/holistik, ketika dimensi-dimensi ekonomi, teknologi, sosial dan budaya saling terkait, sedang mengalami perubahan karena penetrasi kebijakan pembangunan dan eksploitasi modern.

 

 

Abstraksi 20

Pengkajian Pengembangan Industri Gula di Luar Jawa

Tim Peneliti

Prof. Dr. Dibyo Prabowo, Drs. Imam Parkoso, Dr. A. Syarifuddin Karama, Dr. Hanyokrowati ST, Drs. Wahib Suyitno, M. Agr, Drs. Ibnu Subiyanto, Msi., Drs. Agus Suryantoro, Msi.

Waktu Penelitian

1996/1997

Penelitian ini bermula dari keprihatinan terhadap kondisi industri gula di pulau Jawa yang menghadapi berbagai masalah, antara lain berkurangnya ketersediaan lahan tanaman tebu akibat pengalihan lahan untuk penggunaan pembangunan lainnya, produktivitas lahan yang semakin menurun, rendahnya rendemen dan produktivitas tebu serta inefisiensi pabrik gula karena kondisinya yang sudah tua dan kekurangan bahan baku tebu sebagai bahan olah. Disamping itu, dengan mempertimbangkan bahwa di satu pihak kebutuhan gula di Indonesia cukup besar dan terus meningkat, sedangkan di lain pihak di luar Jawa masih terbuka peluang cukup besar, maka perlu dilakukan kajian pengembangan industri gula di luar Jawa, baik dari aspek teknis, sosial ekonomi, lingkungan maupun ketersediaan serta potensi lahan.

Maka, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, 1) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas, rendemen, dan efisiensi industri gula di luar Jawa, 2) untuk mengidentifikasi lahan dan peluang berkembangannya usaha tani tebu di luar Jawa, dan 3) untuk mengidentifikasi alternatif pemanfaatan komponen, peralatan Pabrik Gula di Jawa yang terkena kebijakan phasing out serta sumberdaya manusianya.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan pustaka, data sekunder serta bahan hasil studi lapangan. Untuk tujuan pertama dilakukan studi literatur dengan memanfaatkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan Jawa Timur. Untuk menjawab tujuan kedua dilakukan studi lapangan ke enam lokasi, yaitu Asera di Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, Mori Atas di Kabupaten Poso Selawesi Tengah, Besikama di Nusa Tenggara Timur, Plampang, Empang, dan Dompu di Nusa Tenggara Barat, Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, dan di Munting dan Merauke, Kabupaten Merauke di Irian Jaya. Untuk menjawab tujuan ketiga dilakukan kajian dengan memanfaatkan informasi dari P3GI Pasuruan.

Dari penelitian ini bisa dihasilkan beberapa temuan, antara lain; 1) produktivitas tebu maupun hablur di Jawa sulit untuk ditingkatkan lagi dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi mengingat perkebunan tebu di Jawa banyak bertumpu pada rakyat sementara para petani enggan menanam tebu dan persaingan komoditi lain menyebabkan perluasaan areal tebu ke arah lahan marginal, 2) keleluasaan pengusahaan tebu di luar Jawa dengan menggunakan pola HGU membuat efisiensi produksi cukup tinggi, disamping belum adanya persaingan komoditi lain karena areal lahan yang tersedia masih lebih dari cukup 3) Pengembangan Industri gula di luar Jawa pada wilayah-wilayah yang menjadi arahan dalam kajian ini tidak semuanya layak, mengingat luas areal setelah dipaduserasikan dengan rencana tata ruang daerah areal yang mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan tebu tidak layak secara ekonomis (minimal dibutuhkan 20.000 Ha bruto untuk mendirikan 1 PG).

 

 

Abstraksi 21

Penguatan Kelompok Usaha Perempuan Pemintal Benang

di Desa Kradenan, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah Pasca Gempa Bumi Melalui Pengembangan Diversifikasi Produk

Tim Peneliti

PSAP dan IWAPI

Waktu Penelitian

2008

Pada bulan Mei hingga Juli 2007 telah diadakan pelatihan bisnis dan manajemen bagi perempuan pemintal benang di desa Kradenan yang disponsori oleh IOM Cabang Yogyakarta. Hasil temuan penting dari IWAPI Yogyakarta dan PSAP UGM menunjukkan bahwa pendampingan lebih lanjut terhadap perempuan pemintal benang di Desa ini masih diperlukan karena masalah produksi, pemasaran, dan permodalan masih menjadi hambatan bisnis mereka. salah satu masalah krusial yang dihadapi mereka adalah masih minimnya pendapatan yang mereka hasilkan karena produk yang dihasilkan merupakan produk antara atau belum menjadi produk barang jadi sehingga nilai tambahnya kecil. Akibatnya pendapatan para pemintal benang juga relatif kecil.  Untuk itu, diperlukan adanya kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu untuk tidak hanya memproduksi barang seperti yang selama ini mereka lakukan, tetapi juga mengembangkannya pada produk yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pemulihan, peningkatan usaha, dan pemberdayaan perempuan pemintal benang di Desa Kradenan, Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah supaya dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui pengembangan diversifikasi produk agar nilai tambah lebih tinggi. Program ini bisa dicapai melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu Survei lapangan dan studi banding, sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan monitoring dan evaluasi.

Dari rangkaian kegiatan ini terdapat beberapa temuan penting, yaitu: 1) berdasarkan hasil survey, ada 3 pihak yang berpotensi untuk menjadi calon pasar (konsumen) dari produk kolongan, yaitu: pedagang besar di Jombor, toko-toko bangunan, dan agen yang biasa membeli benang hasil olahan ibu-ibu di Kradenan, 2) kegiatan pelatihan teknis pembuatan kolongan yang dilakukan di tiga kelompok berjalan cukup lancar namun kendala minimnya peralatan (mesin kolongan) yang hanya satu unit di tiap kelompok dirasa masih kurang memadai dibandingkan jumlah anggota kelompok meskipun sudah dibagi menjadi beberapa shift, 3) modul pelatihan yang disusun melalui beberapa tahapan telah mampu menghasilkan modul yang cukup komprhensif, menarik dan mudah dimengerti oleh ibu-ibu kelompok sasaran, 5) dari pelatihan pemantapan, terlihat 25 persen ibu-ibu peserta pelatihan sudah bisa membuat produk kolongan sesuai atau setara dengan produk yang beredar di pasar.


Abstraksi 22

PERANAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN

HUTAN MANGROVE DI TELUK BINTUNI:

Studi Kasus Di Kecamatan Babo dan Bintuni, Kabupaten Manokwari, Irian Jaya

Peneliti

Sumijati A.S., Tuty Gandarsih, Maria Pakpahan, Aprilia Budi Hendrijani, Almira Rianty

Waktu Penelitian

Juni 1999

Lokasi Penelitian

Kecamatan Bintuni dan Babo, Kabupaten Manokwari, Irian Jaya

Teluk Bintuni merupakan salah satu teluk di Propinsi Papua Barat yang memiliki konfigurasi mangrove sangat luas. Konfigurasi ini membentuk ekosistem kawasan mangrove yang mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis bagi masyarakat. Fungsi ekologis yang sangat penting adalah sebagai kawasan penahan abrasi pantai dan sebagai tempat berpijah udang dan ikan secara alami. Sementara fungsi ekonomisnya adalah sebagai penunjang hidup masyarakat di sekitarnya dan bahkan masyarakat luar yang memperoleh manfaat dari hasil laut dan kayu yang melimpah di sana. Namun, tidak dapat disangkal keberadaaan hutan mangrove di kawasan Teluk Bituni hari demi hari terancam kelestariannya dengan masuknya berbagai industri dan HPH.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui Participatory Rural Appraisal (PRA) di mana data diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan bersama oleh peneliti lokal (warga masyarakat) atas bantuan fasilitasi dari peneliti luar melalui focus group discussion.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kaum perempuan pesisir Teluk Bintuni dalam hidup kesehariannya selalu diisi dengan kerja dan usaha demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan paling tidak dapat membantu pendapatan suami dan bahkan tidak jarang dapat menopang ekonomi keluarga. Nilai budaya yang meresap dalam kehidupan masyarakat Bituni sangat berpengaruh terhadap pola hidup yang dianut. Perempuan Bituni tidak memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Aktivitas mencari karaka dan menokok dilakukan untuk menopang kebutuhan keluarga, di samping memiliki tugas domestik sebagai ibu rumah tangga. Hal ini bertolak belakang dengan anggapan tentang perempuan yang dianggap “lembut” mengingat kedua aktivitas itu menuntut kekuatan fisik. Perempuan Bituni tidak hanya memanfaatkan hutan mangrove, tapi juga melakukan pengelolaan untuk pelestarian hutan meskipun tidak disadarinya. Upaya pelestarian hutan mangrove oleh masyarakat setempat saat ini terancam oleh masuknya intervensi dari luar antara lain kehadiran perusahaan HPH yang melakukan penebangan hutan bakau secara besar-besaran.

 

Abstraksi 23

Perempuan di Hutan Mangrove:

Penelitian mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam di Semanting Perspektif Gender

Peneliti

PM Laksono, Kamashakti, Almira Rianty, Catharina Pancer I., Jajang A. Sonjaya

Lokasi penelitian

Teluk Semanting, Kalimantan Timur

Di Teluk Semanting, Kalimantan Timur, kelangsungan mangrove menjadi hal penting untuk menjamin kehidupan masyarakat setempat. Berbagai ancaman yang tertuju pada kelangsungan hutan mangrove ini setidaknya harus diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat setempat. Untuk itu, kontribusi masyarakat termasuk perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sekaligus strategi hidup mereka menjadi penting untuk dipahami. Penelitian di Kalimantan Timur ini merupakan kelanjutan dari penelitian serupa yang telah dilaksanakan di Bintuni (Papua) dan di Segara Anakan (Cilacap, Jawa Tengah).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif melalui PRA (Participatory Rural Appraisal). Metode kuantitatif dilakukan dengan cara menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Data dikumpulkan juga melalui observasi dan wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan sistem focus group discussion (FGD) dan indepth interview (wawancara mendalam).

Penelitian ini menemukan bahwa laki-laki memiliki kesempatan penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang lebih besar daripada perempuan. Hal ini dikarenakan dalam perspektif mereka terdapat pembagian kerja (perempuan memiliki pekerjaan domestik murni dan laki-laki bisa atau harus merambah wilayah publik) yang diarahkan untuk tetap menjaga keselarasan (keharmonisan) dalam kehidupan mereka. Selain itu, perempuan Semanting tidak ingin pekerjaan domestik yang dimilikinya terganggu oleh sektor publik. Namun demikian disadari sepenuhnya jika sektor domestik terganggu oleh sektor publik, maka pada laki-lakilah mereka meminta bantuan untuk menyelesaikannya. Namun demikian, pembagian kerja yang jelas tersebut tidak akan dipermasalahkan jika terjadi pertukaran pelaksanaan peran karena kondisi tertentu.

 

 

 

 

 

 

Abstraksi 24

PROGRAM PELATIHAN BISNIS MANAJEMEN

BAGI PEREMPUAN PEMINTAL BENANG DI DESA TRUCUK,

KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH

Penyelenggara

IWAPI Cabang Yogyakarta dan PSAP UGM

Waktu Penyelenggaraan

Agustus 2007

 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbukti menjadi salah satu tiang penyangga pembangunan ekonomi Indonesia. Selain kontribusinya yang tinggi pada Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Namun demikian, ada banyak faktor yang menyebabkan UMKM Indonesia masih mempunyai daya saing yang lemah. Hal ini misalnya dapat dilihat pada pelaku UMKM di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Keadaan ini diperparah akibat gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 silam. Gempa bukan saja telah mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun juga merusak sektor industri. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dari 34.783 UMKM, paling tidak ada 11.892 tempat hancur akibat gempa. Salah satunya adalah UMKM di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk. Desa Kradenan merupakan pusat industri pintal benang. Yang menarik dari desa ini adalah sebagian besar pelaku industri adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan perempuan memiliki peran yang penting dalam pendapatan ekonomi rumah tangga. Proses rekonstruksi dan perbaikan yang belum optimal menyebabkan dunia usaha belum dapat pulih dan berkembang kembali. Karena itu, kemampuan manajerial memiliki peranan yang sangat penting untuk memulai dan melanjutkan bisnis setelah gempa bumi. Mengingat pentingnya mengembangkan kemampuan manajerial para pengrajin, maka IOM internasional menjalin kerjasama dengan IWAPI Yogyakarta dan PSAP UGM untuk menyelenggarakan program pelatihan bisnis manajemen untuk membantu perempuan pengusaha di Desa Kradenan supaya dapat memulai dan mengembangkan bisnisnya kembali pasca gempa.

Materi pelatihan bisnis dan manajemen di Desa Kradenan meliputi: bisnis manajemen, pemasaran, dan pembukuan. Secara umum, pelatihan tersebut berjalan dengan baik. Materi yang diberikan dapat diterima dengan baik di ketiga kelompok yang dibentuk, meskipun materi yang diberikan kurang sesuai bagi sebagian peserta kelompok yang bekerja sebagai buruh.Hal yang catatan dalam pelaksanaan bisnis dan manajemen di Kradenan adalah: (1) Mereka masih menganggap bantuan berupa uang; (2) Ketiga kelompok masih menganggap bahwa modal (uang) merupakan hal yang paling penting dalam berusaha; (3) Masih kurang percaya diri pada anggota prelatihan terutama yang bekerja sebagai buruh; (4) akan lebih tepat jika pelatihan berupa pelatihan yang bersifat teknis (produksi); (5) Beberapa materi dapat digabungkan menjadi satu; (6) Penyampaian materi lebih tepat dilakukan dengan bercerita dan berbagi pengalaman.  Hal yang menggembirakan pada akhir pelatihan adalah dibentuknya kelompok usaha. Selain itu, pola pikir anggota pelatihan bisnis dan manajemen sudah mulai berubah. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, maka diperlukan diversifikasi produk.

 

 

Abstraksi 25

SHS CONSUMERS’ SATISFACTION SURVEY

IN SOUTH SUMATERA

Researcher

P. M. Laksono, Almira Rianty, J. A. Sonjaya

Survey Location

Ogan Komering Ulu & Ogan Komering Ilir

Since the late of 1980s, the use of the Solar Home System (SHS) to generate electric power for the rural households has been introduced in many districts in Indonesia. The government of Indonesia and other development agencies supported the program of SHS installation as an alternative energy source to substitute kerosene for illumination and batteries for radio/cassette and TV in remote rural areas beyond the National Electricity Company’s grid system.

Though the market for the SHS might be considered potential due to the shortage of electricity from the National Electricity Company’s (PLN) grid system, the distribution of the SHS through commercial market is in fact still below the expectation. There are some factors that might interfere the SHS marketing. One significant interfering factor, which might postpone or even prevent the buying of SHS is consumers’ satisfaction regarding the product attributes (price and quality); service attributes (promotion, installation, and after-sale service); and future behavior attributes (expectation and reality). In accordance with that aim, since there have been different marketing techniques implemented by different companies, we proposed to conduct a comparative survey upon two different marketing techniques applied on the SHS selling in South Sumatera done by PT Guna Elektro and PT Altari.

This survey collected data of social and economic background of the SHS consumer, and their satisfaction scale on certain product attribute. This survey was conducted by the use of questionnaire, observation, and unstructured interview. The data collecting process was based on the list of names of the consumers of SHS located in Ogan Komering Ilir and Ogan Komering Ulu Regency purchasing the product in the year of 2000 and 2001, either from PT Altari or PT Guna Elektro.

The results of this survey indicate that based on the assessment on the expectation of the product, the electrical energy of SHS could be adequate to accommodate family electrical need although the SHS energy was very limited. The assessment of the product and the cost was very different from the assessment on the after-sales service.  The consumers’ assessment on the after sales service carried out by the company was very bad. The reaction of the company in handling the complaint and in fixing the damage was very slow. The spare part availability was also very limited. The long distance between the branch office and the consumers’ housing location caused the problem in the slow handling upon the damage done by the branch office.

Based on the findings, therefore, the companies need to give better service to the consumers, especially after sales service. The consumers’ widely spread remove residence appeared to be the factor that made the distributor not be able to provide good service. To avoid the consumers’ disappointment upon the distributors’ service, a mass training for the users of the SHS in a village on how to use that equipment needs to be conducted.

 

Abstraksi 26

Studi Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Hayati Darat Pesisir Timur Biak dan Kepulauan Padaido, Papua

Peneliti

P.M. Laksono, Tjahjono Prasodjo, Transpiosa Riomandha, Gunawan, Aprilia Budi Hendrijani, Adi Mustika

Lokasi

Kawasan Pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido, Papua

Kepulauan Padaido, yang merupakan gugusan pulau di sebelah utara Papua, menyimpan sekaligus beragam kekayaan alam yang patut dikembangkan dan masalah yang perlu dipecahkan. Keindahan terumbu karang beserta jenis-jenis ikan karang dan amunisi yang masih tertinggal di dasar perairan kepulauan tersebut merupakan anugerah sekaligus sumber masalah. Selain kekayaan laut, Kepulauan Padaido juga memiliki kekayaan alam darat yang tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti berbagai jenis tanaman obat, pohon kelapa, dan juga sagu.

Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki kepulauan itu, yang meliputi potensi sosial, ekonomi, dan sumber daya alam hayati darat. Studi ini bersifat partisipatoris yang melibatkan masyarakat setempat dalam pencarian data melalui focus group discussion (FGD). Pengumpulan data juga dibantu dengan data statistik yang diperoleh dari kepustakaan.

Hasil studi menunjukkan bahwa dari latar belakang sejarahnya masyarakat Kepulauan Padaido adalah masyarakat yang tersingkir dari daratan Biak akibat peperangan. Rasa terpinggirkan ini sampai sekarang masih dapat dengan jelas terbaca, terutama keterpinggiran mereka dalam bidang ekonomi. Hambatan utama berupa kesulitan transportasi menyebabkan mereka mendapatkan kesulitan dalam memasarkan produk lokal yang mereka hasilkan.

Selain masalah tersebut, studi ini juga menemukan bahwa kawasan tersebut memiliki diversitas spesies yang sangat tinggi namun sangat rentan terhadap gangguan baik dari manusia maupun alam. Hal itu dimungkinkan karena penduduk setempat sangat menggantungkan hidupnya baik pada sumber alam darat maupun laut, sementara cara pemanfaatan dan pengelolaan yang mereka lakukan belum begitu mempehatikan kelestarian sumber daya tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan masih banyaknya pengguna bom dalam menjalankan aktivitas bernelayan. Cara ini dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya populasi hewan laut. Sementara itu harus disadari bahwa dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun bagi terumbu karang untuk tumbuh kembali.

Kepulauan Padaido juga kaya akan berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, pangan, maupun hiasan, yang apabila dikembangkan dapat meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Tanaman obat dan pangan sampai saat ini dimanfaatkan masyarakat setempat lewat pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Yang tampak lepas dari perhatian masyarakat adalah keberadaan tanaman hias, yaitu beraneka jenis bunga anggrek, yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi apabila dikembangkan dengan benar.

Pembinaan yang intensif dengan pendekatan yang bersifat holistik tampaknya merupakan jalan yang layak ditempuh untuk memberdayakan masyarakat Kepulauan Padaido. Selain itu kegiatan pengelolaan yang berbasis pada masyarakat (community-based management) perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta kelestarian sumber daya alam yang ada.

 

Abstraksi 27

STUDI SOSIAL EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

DI KAWASAN EKOSISTEM AIR HITAM, SUNGAI PUNING,

KALIMANTAN TENGAH

Peneliti:

P.M. Laksono,Tjahjono Prasodjo, Jajang Agus Sonjaya, A. Faisal Kairupan,

Aprilia Budi Hendrijani, Gunawan, Lelya Nirsa, Rahmina, Suprihatin, Titus

Sungai Puning merupakan salah satu sungai di Kalimantan yang mempunyai air berwarna hitam. Di samping itu, DAS Puning merupakan sebuah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Berdasarkan Studi Potensi dan Dokumentasi Sumberdaya Alam Rakyat DAS Puning yang dilakukan oleh PeFor-PPSDAK dan Yayasan Petak Danum diketahui bahwa di kawasan DAS Puning hidup beraneka ragam flora dan fauna yang merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pendekatan ini menekankan keterlibatan masyarakat tempatan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, masyarakat DAS Puning ikut menentukan berlangsungnya penelitian, mulai dari penyusunan permasalahan, pencarian data, dan pembahasan solusi dari permasalahan yang ada. Peneliti di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Data dikumpulkan melalui lima cara, yaitu: focus group discussion (FGD), transek, pemetaan partisipatoris, wawancara mendalam (indept interview), dan studi pustaka.

Studi ini menemukan bahwa masyarakat DAS Puning, baik masyarakat setempat maupun pendatang telah melakukan eksploitasi besar-besaran. Akibatnya, daya beri alam makin hari makin menurun. Karena itu, mulai muncul kesadaran masyarakat terutama masyarakat di bagian hilir Sungai Puning untuk memikirkan melestarikan sumber daya alamnya. Studi ini juga menemukan bahwa rata-rata masyarakat DAS Puning secara ekonomi tidak mampu. Eksploitasi terhadap alam tanpa dibarengi pelestarian mengakibatkan penurunan produktivitas sumber daya alam. Selain itu, studi ini menemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat DAS Puning berpengaruh terhadap pelestarian alam. Karena itu, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis komunitas yang terorganisasi.

 

Abstraksi 28

STUDI TENTANG PEMANFAATAN HASIL KERJA EKS-TENAGA KERJA WANITA DI NEGARA ASEAN YANG BERASAL DARI WILAYAH DIY DAN JAWA TENGAH

Peneliti

Wiwid Nurwidyohening, Almira Rianty, Sholihah

Lokasi Penelitian

Propinsi D.I. Yogyakarta (Sleman, Bantul dan Kulon Progo) dan Jawa Tengah (Wonosobo, Cilacap, dan Banyumas.

 

Terbuka lebarnya kesempatan kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara kaya, merupakan solusi untuk mengatasi persaingan kerja yang sangat ketat di dalam negeri. Sehingga tidak mengherankan banyak warga Indonesia yang berminat mengikuti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dalam perkembangan mobilitas keluar ini, laki-laki tidak lagi mendominasi gelombang migran, melainkan sudah seimbang dengan perempuan. Berdasarkan fenomena semakin meningkatnya jumlah perempuan yang melakukan mobilitas keluar setidaknya dapat diasumsikan bahwa harapan hidup lebih baik merupakan faktor pendorong utama kepergian para perempuan untuk bekerja di luar negeri. Untuk itu sangat  penting untuk dilihat kembali apakah memang kondisi sosial-ekonomi TKIW setelah mereka kembali di tanah air menjadi lebih baik.

Studi ini menggunakan penggabungan dua metode penelitian yaitu kuantitatif  dan kualitatif. Dalam studi non probabilitas ini, responden dipilih berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data diperoleh melalui Kuesioner, indepth interview, dokumentasi, observasi, dan pencatatan. Dalam metode penelitian kualitatif, analisis yang akan digunakan lebih ditekankan adalah analisis deskriptif. Sedangkan dalam analisis kuantitatif setidaknya data yang ada akan dikategorikan berdasarkan karakteristik usia, pendidikan, daerah asal, daerah tujuan, jumlah pendapatan, alokasi pendapatan, pekerjaan utama, status perkawinan, pekerjaan di daerah asal, alasan bekerja, sumber informasi tentang pekerjaan, alasan kembali ke daerah asal, dampak kepergian menjadi TKW dan dampak kembalinya  TKW ke daerah asal, alokasi pembelanjaan dan   implikasi dari pembelanjaan tersebut.

Berdasarkan perspektif responden, keberhasilan para eks tenaga kerja wanita (eks TKIW) dapat dinilai dari dapat terwujud atau tidaknya segala harapan atau keinginan sesuai dengan yang mereka rencanakan sebelum berangkat bekerja di luar negeri. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan motivasi kepergian mereka ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri agar mendapatkan gaji besar atau uang banyak guna meningkatkan kesejahteraan hidup; namun tidak sedikit di antara mereka yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri karena sekedar ingin mencoba atau mendapatkan pengalaman baru, daripada menganggur di rumah, atau bahkan karena sekedar ikut-ikutan atau terbujuk teman saja tanpa tujuan yang jelas. Tampaknya, responden yang tidak memiliki motivasi kuat merasa berat melakukan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai TKIW. Akhirnya, mereka juga merasa tidak berhasil.

 

Abstraksi 29

Study on Livelihood Responses in the Dynamic Inter-tidal System of the West Coast of South Sulawesi Province: Case Studies from Four Village in Takalar, Pangkep, Barru, and Maros Regencies

Tim Peneliti

P.M. Laksono, Esti Anantasari, M. Imam Zamroni, Ratih Pratiwi Anwar, Almira Rianty, Jajang Agus Sonjaya

 

Research Location

Nisombalia Village in Maros Regency, Sanrobone village in Takalar Regency, Mengempang village in Barru Regency, and Takallabua village in Pangkajene Kepulauan Regency

 

The livelihood of diverse coastal people are thus at increasing risks to absolute poverty, yet the international and national regulations on coastal management are more contradictory rather than consistent and comprehensive. Of course, different people take different action to these issues. They compete with each other and the stronger gets more. The transformation of the coastal ecology has produced differential impact on the coastal livelihood based on ethnicity, class, and gender. Here in Indonesia, the western coast of South Sulawesi is one of the coastal areas which have experienced the history of such transformation. The study will cover a contextual analysis to find different people’s point of view in seeking their livelihood in their changing environment.

This study is a descriptive and inductive exercise. Its activities will include identifying issues and target areas, collecting secondary and primary information, processing and analyzing data, and report writing. Hence the study will constitute an extensive library study and an in depth field work in at least four villages in South Sulawesi.

The results of this study show that an available condition (A) is being intervened by certain individual or institution (B) challenge, and other people/ institutions, might respond to or challenge, (C) such interventions. Basically, the differential impact of the ecological dynamic of South Sulawesi coastal areas on people’s livelihood is e result of interaction between these (A-B-C) factors.

The common characteristic shared by these four villages is that they all have coastal area and majority of the population has occupation as marine fishermen and brackish fishermen. There are a small number of farmers in each village.  In the four villages, the main production of marine fishermen is relatively similar, e.g. shrimp, milk fish, crabs, etc. A number of fishermen has alternative source of income to support their household economy, such as running small shop which sells daily consumption goods, livestock breeding, brackish laborer, and farm laborer.

 

 


Abstraksi 30

The Analysis on Trade and Foreign Direct Investment in East Asia,

and Its Policy Implication Before and After Crisis
(Case Study: South Korea, Indonesia and Thailand)

Researcher

Sri Adiningsih, A. Ika Rahutami, Murti Lestari, Laksmi Yustika Devi

 

Trade and investment among ASEAN countries has experienced growth since ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established in 1993. Even the growth of intra ASEAN trade and investment has progressed slowly during 1990s. Beside international trade, foreign direct investment also shows an upward trend, albeit slowly recently, in the wake of financial and capital market liberalization and deregulation. The increase in foreign direct investment flows is expected to become the driver for the growth and intensification of intra-regional trade and economic growth in East Asia region. These underscore the facts that there is need for strengthening economic cooperation within ASEAN+3. Furthermore, another motivation for regionalization in East Asia is the desire to reduce financial risk contagion and exchange rate instability, as well as stave off the potential for a financial crisis in Asia. The increase in the volume of trade and foreign direct investment (FDI) will have implications for macroeconomic policies of East Asia nations.  With the deepening of economic cooperation among East Asia countries, policy makers in each country have to develop comprehensive economic and financial market policies to ensure that fair cooperation at the regional level prevails.  Moreover, the economic crisis, especially in East Asia, gives many worth lessons. The currency crisis that started in Thailand (in 1997) spread to the neighboring countries of Southeast Asia and eventually triggered serious crisis in the currency and financial markets of South Korea. Among East Asia countries, South Korea, Indonesia and Thailand were the countries most affected by the crisis.

In general, the analysis will be based on time series regression equation for Indonesia, Thailand, and South Korea. The analysis will be advanced by in-depth exploration; data analysis will be complemented by conducting in-depth interviews with policy makers and business practitioners. Analysis of the implications of expanding trade and FDI intra ASEAN+3 in Korea, Indonesia and Thailand will be developed based on previous empirical studies.

The result of this research explains that the ASEAN+3 region is an important economic force in the world today. With such economic force, the region has a high bargaining power in the world economy and possesses the potential to intensify the economic cooperation among its member nations. In light of that, ASEAN+3 framework which is currently underway, is a huge attractive force for its members, especially those countries that have implemented economic openness such South Korea, Thailand, and Indonesia. Such countries should derive a lot of benefits from even higher levels of economic cooperation among ASEAN+3 countries. This is the more so given the fact that economic cooperation in the area in South   Korea, Thailand, and Indonesia on one hand and ASEAN+3 countries on the other, especially in areas of international trade and investment among countries in the FDI form. International trade and FDI among ASEAN+3 countries in three (3) countries covered by this research, in general, is lower than extra ASEAN+3 countries. However, signs of an upward trend have become evident over the past several years. There are high  prospects for trade and investment among ASEAN+3 countries in the future given the high complementarity among ASEAN nations with  Japan, South Korea, and  China in areas of international trade and FDI. ASEAN nations such as Indonesia and Thailand in general, are producers of natural resources or low technology products and need external financing to develop their economies. Meanwhile, South Korea requires a lot of natural resources which are available in ASEAN. To that end, products from South Korea are in general high tech, which are on high demand in ASEAN.  Besides, South Korea has a lot of funds which can be used in undertaking investments beyond its borders, which will definitely make substantial contribution to ASEAN nations which require FDI to develop their economies. In general, intra ASEAN+3 trades in the 3 analyzed countries depend on the development of economic growth in the area. Thailand and South Korea trade and FDI are more sensitive to GDP growth and real exchange rate, especially on its import. South Korea FDI depends on its economic growth. On the other hand, depreciation of real exchange rate does not increase intra ASEAN+3 trade export in Indonesia, Thailand, and South Korea. The nominal depreciation may increase export but not the real exchange rate. High domestic real interest rate in Indonesia will increase FDI inflow to the country. This may reflect the high rate of return of investment in Indonesia. On the other hand, a higher international interest rate will decrease FDI since it means a higher cost of fund in international market.

 

 

 

 

 

Abstraksi 31

THE IMPACT OF GOVERNMENT DEBT ISSUANCE

ON LENDING RATE IN ASEAN-5 COUNTRIES

Researcher

Laksmi Yustika Devi, Sri Adiningsih, Murti Lestari

 

 

ASEAN-5 countries (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia, and Singapore) had been hit by substantial economic crisis twice. First was the 1997 economic crisis which occurred first in Thailand and infected its neighboring countries. This crisis had caused many investors pulled their funds out (capital outflow) from the countries because they consider the economic characteristics of the countries are relatively similar. Second was the 2008 global economic crisis. Governments of the countries have already responded quickly to the crisis with appropriate financial, monetary and fiscal policies and so far the impact on financial stability has been limited. Slower global and regional growth, despite easier monetary conditions, suggests that economies in relatively comfortable fiscal positions are likely to introduce fiscal stimulus packages, boosting government bond issuance. Asia’s local currency bond markets have shown great resilience to global credit turmoil and can be a key source of funds for the region’s finance expansionary fiscal policies.

This study would like to examine the impact of government debt issuance in ASEAN-5 countries. Due to data availability, this research uses a panel equation model. The model covers 5 countries (5 cross-sections) and 10 years (10 time series). One reason to use panel data is to analyze pooled individual time series of a number of countries simultaneously. Panel model in this study is estimated by two methods: pooled least square (PLS) method and fixed effect method because in the two methods, coefficients of each variable for each country can be provided. The suitable panel model to be applied in this analysis is then determined by using Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio test.

The result of this study shows that the rising interest rate as impacts of government debt issuance is evident only in Indonesia and Philippines during period of 2000 until 2009. It indicates that increasing state budget deficit by issuing more debt instruments in the market in the two countries will increase lending rate. The result shows that there is a limit on the capacity of the financial market to absorb debt instruments. The government of Indonesia and Philippines should manage its debt issuance better by considering the capacity of the market to absorb the debt instruments without creating negative influence on the private sector.  However, for Malaysia, Singapore, and Thailand, the phenomenon of rising interest rate as impacts of government debt issuance is not occurred. Several reasons can explain this finding: 1) the value of government debt or government debt per GDP of the three countries during the period of this study is relatively small compared to market liquidity, thus the government bond issuance does not have significant effect on market, so the lending rate is not significantly affected; 2) there may be a lot of big enterprises and companies that have much liquidity of money in the three countries, so they need not to borrow money; and 3) the three countries’ market for government bonds is big and deep so that the capacity to absorb government bond issuance is higher and the impact of government bond issuance to interest rate is not high.

 

 

Abstraksi 32

PERGULATAN IDENTITAS DAYAK DAN INDONESIA:

Belajar dari Tjilik Riwut

 

Peneliti

P.M. Laksono, J.A. Sonjaya, Almira Rianty, Tri Subagja, Ons Untoro, Aprilia Budi Hendrijani

Waktu Penelitian

November 2004 -  November 2005

Lokasi

Kalimantan Tengah, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta

 

 

Dengan mencermati biografi Tjilik Riwut, pembaca akan mendapatkan banyak kelokan tajam pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Dia lahir sebagai anak Desa Kasongan. Dia mungkin tidak akan menjadi buah bibir orang di luar desa itu jika tidak menjadi pejuang, pendiri, dan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, anggota DPR dan akhirnya dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

Ia telah menjadi orang yang luar biasa berbeda dengan orang kebanyakan. Ia bukan orang Dayak biasa karena sukses-sukses atau prestasi yang diraihnya, tetapi ia sungguh-sungguh orang biasa karena pergulatan identitas sepanjang hidupnya. Ia menjadi seperti kebanyakan orang Dayak di Desa Kasongan yang harus berhadapan dengan perubahan karena daya yang sebagian besar tidak mereka pahami dari mana asal mulanya.

Ia menjadi bagian dari kebanyakan orang yang sehari-hari merasakan betapa sulitnya berurusan dengan identitasnya karena harus menempatkan diri dalam setiap situasi, baik ideologi, politik, maupun sosial dan budaya yang terus berubah, dipenuhi ketegangan dan konflik. Orang mengambil keputusan yang berbeda-beda atas situasi keseharian seperti itu. Inilah yang menyebabkan hidup seseorang menjadi unik dan merasa perlu saling belajar antarsesama.

 

 

 

Abstraksi 33

Vulnerability and Capacity Assessment of Women and Smallholders Before and After Saline Inundation

in Bima District

Tim Peneliti

PM Laksono, Esti Anantasari, Almira Rianty, Laksmi Yustika Devi

Study Location

Bima Regency, West Nusa Tenggara Province

 

The development should be implemented in an integrated manner in all aspects and intended to optimize local natural resources to increase the coastal communities’ welfare and to reduce their level of vulnerability. Analysis of poverty reduction policy strategies in fishing communities is intended to develop management strategy and to develop utilization of marine and fishery resources strategy that integrates sustainability approaches to achieve economic growth, which can be used as a reference in formulating operational and planning policy for all stakeholders and market performers in the field of marine and fisheries affairs to alleviate poverty in fishing communities. Ones of the coastal communities in Indonesia that are vulnerable to environmental change, particularly change in salinity, are the coastal communities in Bolo and Woha Sub-District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province.

This study is conducted to improve knowledge on reciprocal relation between several factors that affect life of households, women, and small farmers living in two sub-districts (Bolo and Woha) in Bima. Based on that knowledge, interaction between variables that affect risk, vulnerability, and capacity of communities’ adaptation will be developed. Moreover, the community sees real benefits from the implementation of recommendations of this study.

This study uses ethnographic approach. Thus, the selected method of study is qualitative method which includes participative observation data gathering and indepth interviews to find out how the local people understand the environmental change. In addition to primary data gathered by observation and interviews, this study also uses secondary data. These secondary data are compiled from statistical data, map, and various articles from newspaper and internet.

The results of this study show that states that Bima people have an adaptive capability toward extreme environment change such as during Tambora Mountain explosion in 1815 that is known as the greatest volcano eruption throughout history. They are the survivors of extreme environment change. This study finds traces of their adaptive capacity. For example, individually, several people find technology to control pond’s drainage so as not to overflow. But, they expect on collective actions to prevent possibility of widespread damage to ponds embankment. Now, people of Talabiu and Sondosia encounter problem of increasing salinity in waters of the village, river deepening, flood, and abrasion because of mangrove deforestation. The two villages have different capacities in encountering that kind of changes. Sondosia Village has artesian wells so that its villagers can develop irrigation rice field to the edge of the sea throughout the year. Meanwhile, Talabiu villagers have a problem to water their rice fields that have become salty so that they cannot develop the capacity of agriculture to its full potential. Apart from this difference in practical capacity, this study finds that people from both villages have instinctive social systems (traditional) that are continuously actualized in facing pressure forces from outside, such as from the market and the state.

Bisides that that Talabiu and Sondosia Village as part of Woha Sub-District are turning into kampong. Woha Sub-District is developing into the center of administration and the wheel of growth of Bima Regency. Both villages experience abundant spatial and social density. The settlement becomes more dense, the houses huddle. Ethnic variousity increases as well as livelihood variousity. Traders, nener wholesalers, motorcycle taxi drivers, driver’s assistants, drivers, civil servants, kiosk owners, grocery store owners, fotocopy businesses owners are present there. It is interesting to note that people tend to rely not only on one livelihood. They have developed an adaptative livelihood strategy to cope with changing and sometime unpredictable condition.

The vulnerabilities experienced by Sondosia and Talabiu people are effects of changes in ecosystem and socio-economic political that have risk because income guarantee from rice fields and ponds is disturbed. Meanwhile, the availability of working labor (from mountain area) is decreasing, access to technology of rice field/pond farming is limited and intervention from government, market, and nongovernmental organizations are considered as not effective. The government has the program of PUGAR in the form of provision of windmill (kebiri) and salt storage or program of iodine adding. However, problems of salt farming from production technology, distribution, consumption, to the relation of salt with local identity are not yet can be overcome.